Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN) adalah ajang dua tahunan yang digagas Pokja AMPL Nasional untuk mendorong komitmen para pemangku kepentingan agar terus meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Indonesia. KSAN 2017 menitikberatkan pada peningkatan dan pengoptimalan pembiayaan untuk pemenuhan akses air minum dan sanitasi dalam rangka mencapai 100 persen akses sanitasi dan air minum di 2019 dan juga agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develompent Goals). Salah satu metode pembiayaan yang didiskusikan dalam KSAN adalah pembiayaan inovatif yang terdiri dari pembiayaan dengan skema tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), pembiayaan/kredit mikro, dana ziswaf, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Diskusi pembiayaan inovatif dengan skema CSR, pembiayaan/kredit mikro, dan dana ziswaf dihadiri oleh narasumber yang merupakan perwakilan dari Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman KemenPUPR, Pundi Amal SCTV, Koperasi Baik, MUI, dan Pokja AMPL NTB. Diskusi ini membahas berbagai contoh pembiayaan inovatif yang difasilitasi oleh pemerintah dan diterapkan oleh perusahaan, lembaga keuangan mikro, dan Baznas.
Sebagai contoh, CSR yang difasilitasi melalui kerja sama antara Ditjen Cipta Karya KemenPUPR dan Lembaga Filantropi juga didiskusikan. Kerja sama ini dilaksanakan agar semakin banyak perusahaan yang mau menyalurkan dana CSR-nya. Dalam kerja sama ini, Lembaga Filantropi berperan mengelompokkan perkotaan yang memiliki perusahan-perusahaan yang berminat melakukan kemitraan di bidang air minum dan sanitasi. Sedangkan KemenPUPR akan memfasilitasi dan menghubungkan perusahaan itu dengan kabupaten/kota yang membutuhkan kemitraan CSR.
Contoh pembiayaan inovatif melalui CRS berikutnya adalah Program Pundi Amal yang dijalankan oleh SCTV. Program ini mendorong para pihak untuk mendonasikan dana untuk membangun sarana air minum dan sanitasi. Untuk memastikan program bisa dilakukan terus menerus dan berkelanjutan, Program Pundi Amal mempublikasikan program CSR-nya melalui media. Sebagai contoh, Program Pundi Amal di Petemon, Surabaya yang berhasil mendorong banyak pihak untuk berdonasi setelah mempublikasikan program CSR-nya di media. Begitu pula halnya dengan Program Pundi Amal di Kepulauan Masela. Dengan memberikan gambaran di media bahwa di kepulauan itu sumber air tawar satu-satunya hanya air hujan yang jumahnya terbatas, maka akan memicu kepedulian.
Diskusi berikutnya adalah tentang pembiayaan melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama narasumber yang merupakan perwakilan dari Direktorat Kerja sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas, Perpamsi, Bappeda Jawa Timur, PT. Meta Adhya Tirta Umbulan, dan PDAM Tirtanadi. Skema KPBU itu telah dijalankan di Jawa Timur oleh pemerintah berkerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung sumber air baku Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Pembiayaan dengan skema ini juga mendatangkan banyak manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Budi Setiawan, Kepala Bappeda Jawa Timur yang hadir sebagai narasumber, “Manfaat dari skema KPBU ini adalah harga jual air Umbulan per liter dapat diturunkan dari Rp7.000,00 menjadi Rp2.400,00. Selain itu, kualitas air yang dihasilkan juga lebih baik dan juga terjadi transfer pengetahuan tentang pengelolaan air minum dari lingkup swasta ke pemerintah,” ungkap Budi.
Ke depannya, masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar KPBU bisa menjadi salah satu solusi pembiayaan air minum dan sanitasi. Sebagai contoh, perlu dipersiapkan suatu forum untuk mensosialisasikan KPBU ke PDAM sebagai skema alternatif pembiayaan infrastruktur air minum. Berikutnya, juga perlu ada forum komunikasi antar kepala daerah dan anggota dewan perwakilan daerah untuk mengarusutamakan KPBU.
Available in 
